Pajak Google, Menkominfo Minta Jangan Dipaksa! Ini Saran Buat Sri Mulyani

Asalasah ~ Google Asia Pacific Pte Ltd tidak bisa dipaksa begitu saja untuk menjalankan kewajiban pajak di Indonesia. Regulasi pajak harusnya disusun lebih jelas sebelum pengenaan pajak.

Demikianlah disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

Rudiantara menilai ada unsur negosiasi yang harus ditekankan dalam persoalan pajak Google. "Jangan dipaksa-paksa begitu, ini terkait proses negoriasi dengan internasional," ungkapnya.

Ada mekanisme yang harus ditempuh menurut Rudiantara. Di samping negosiasi, regulasi dari pajak di Indonesia juga harus dibenahi agar mendukung kepatuhan pajak.

"Pasti nanti dalam menetapkan cara dan besarannya, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) punya strategi," tegas Rudiantara.

Sementara Google juga harus bisa memenuhi mekanisme tersebut. Rudiantara menyampaikan komitmen untuk membawa Google bernegosiasi dengan DJP.

"Google harus bersedia, tugas saya bagaimana caranya mereka datang, duduk dengan teman teman pajak," tandasnya.
 https://1.bp.blogspot.com/-UcyvJQ12D-s/V-IPMXEtK_I/AAAAAAAAAUk/yGQRrZ5IqEEc8Z7RZvkYSRlIPXsaCbK3QCLcB/s1600/Dituding%2BTak%2BBayar%2BPajak%2Bdi%2BIndonesia%252C%2BIni%2BJawaban%2BGoogle.png

Ini ke Sri Mulyani


Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menginginkan agar pajak yang dikenakan terhadap Google Asia Pacific Pte Ltd bersifat final. Mekanisme ini dianggap lebih sederhana bagi pemerintah maupun perusahaan.

"Saya lebih ke mekanisme dibuat sederhana. kan PPh sekarang pakai progresif itu hitungnya lama, kenapa nggak final?" ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (4/11/2016).

Menurut Rudiantara, untuk perusahaan seperti Google, mekanisme pajak yang diterapkan seperti sekarang sangat rumit. Bila otoritas pajak memberikan kemudahan, tentu akan mendorong kepatuhan lebih tinggi.

"Kan pasar modal, jual beli saham kan final dipotong langsung. Jadi harus ada kemudahan di sisi proses, karena kewajiban kalau dimudahkan orang cenderung mau bayar pajak," terang Rudiantara.

Dalam perumusan mekanisme tersebut, tentu Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati memiliki strategi. Ini diharapkan bisa melibatkan pihak-pihak terkait.

"Tentunya pemerintah punya strategi. yang penting mereka harus bayar, dan itu levelnya playing field," ujarnya. 

Baca Juga :
Asalasah | Sumber: