Alasan Ahok Tidak Bisa Jadi Calon Menteri Jokowi

Asalasah ~  Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok termasuk dalam daftar orang yang diprediksi akan maju dalam Pemilu Presiden 2024.

Tidak hanya maju ke Pemilihan Presiden 2024, Ahok juga dikabarkan menjadi menteri Jokowi.

Namun, secara hukum Ahok tidak memenuhi syarat untuk melakukan keduanya.

Ketentuan untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 227 (k) surat itu, salah satu syarat pasangan dan pendaftaran calon presiden adalah:


"Sebuah pernyataan dari pengadilan distrik yang menyatakan bahwa setiap calon kandidat tidak pernah dihukum penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum permanen karena tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih".

Berdasarkan pertimbangan itu, bisakah Ahok BTP menjadi calon presiden atau wakil presiden?

Pengamat hukum dan pemerintahan Irman Putra Sidin mengatakan hal yang harus diperhatikan adalah pasal dalam UU Pemilu.

"Dilihat dari ancaman. Dari undang-undang, ancamannya 5 tahun. Mau hukuman 2 tahun atau 6 bulan, itu masalah lain, bukan itu yang dimaksud," kata Irman saat dihubungi, Kamis (12/7/2018) .

Jadi, meski hukumannya hanya 2 tahun, seseorang masih belum bisa menjadi calon presiden atau wakil presiden asalkan pasal yang diberlakukan memiliki ancaman 5 tahun penjara.

Dalam kasus Ahok, ia dihukum 2 tahun dan dinyatakan melanggar Pasal 156 huruf a KUHP.

Artikel itu berbunyi:

"Dihukum karena dipenjara selama maksimal lima tahun, orang mana yang secara terbuka melepaskan perasaan atau tindakan:

Sebuah. yang intinya adalah permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama yang diadopsi di Indonesia;

b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun, itulah motto Tuhan Yang Maha Esa. "

Ahli hukum dan administrasi lainnya, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan bahwa ini adalah perdebatan yang sama ketika Ahok masih didakwa dengan dua dakwaan alternatif, yaitu Pasal 156 dan 156a.

Jika dalam UU Pemilu tertulis "dijatuhi hukuman 5 tahun", maka putusannya adalah rujukan.

Namun, jika dalam hukum tertulis "diancam dengan hukuman 5 tahun", itu berarti artikel tersebut dipecah menjadi referensi.

"Jika dijatuhi hukuman 5 tahun berarti jatuhnya vonis. Jika diancam dengan hukuman, itu berarti ancaman pasal itu adalah jumlah tahun," kata Zainal.

Bagaimana dengan posisi menteri?

Bisakah Ahok ditunjuk sebagai menteri suatu hari nanti oleh presiden?

Untuk menteri, aturannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Dalam Pasal 22, ketentuan pengangkatan menteri juga tidak jauh berbeda.

Menteri tidak dapat dihukum penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih.

Zainal Arifin mengatakan, sebenarnya akan ada banyak perdebatan yang muncul terkait hal itu.

Mengenai apakah Ahok bisa jadi calon presiden dan sebagainya.

"Tapi, menurutku, tidak perlu terlibat lagi dalam debat. Tanyakan saja pada Ahok apa yang ingin dia maju atau tidak. Jika dia tidak ingin maju, benar, sudah selesai kita tidak perlu bertarung. Jika dia maju, maka mari kita berdebat lagi, "kata Zainal.

Bagaimana dengan kandidat?

Jika Ahok mendaftar sebagai calon legislatif, yang perlu dilihat adalah UU Pilkada dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota.

Pengamat administrasi negara, Refli Harun, mengatakan bahwa Ahok dapat mendaftar sebagai kandidat legislatif selama ia mengikuti ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU.

"Menurut hukum, yang penting adalah dia menyatakan bahwa dia telah menjadi tahanan," kata Refli.

Apa yang disampaikan oleh Refli dinyatakan dalam Pasal 240 huruf g yang berisi:

"Tidak pernah ada hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum permanen karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur ​​mengatakan kepada publik bahwa mantan terpidana itu prihatin".

Berdasarkan Peraturan KPU, aturannya juga sama, yaitu calon mengumumkan bahwa dia adalah mantan tahanan.

Namun, peraturan baru itu melarang mantan tahanan korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak-anak sebagai kandidat.

"Namun, aturan KPU yang kontroversial, benar, jangan menyebut kejahatan Ahok sebagai dilarang," kata Refli.

BTP Ahok bisa menjadi kuda hitam


Sementara itu, dari analisis LSI Denny JA, Ahok BTP tidak di 15 calon pemimpin untuk maju sebagai 2.024 kandidat presiden.

Meskipun tidak termasuk dalam 15 angka yang berpotensi maju sebagai kandidat presiden 2024, LSI Denny JA menilai bahwa Ahok BTP memiliki kesempatan untuk menjadi 'Kuda Hitam' di acara demokrasi pemilihan presiden 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini diharapkan menjadi efek yang mengejutkan dalam Pemilihan Presiden 2024.

Rully Akbar sebagai peneliti LSI Denny JA mengatakan, nama Ahok BTP memiliki peluang besar untuk menjadi 'Kuda Hitam' yang memberi efek mengejutkan pada kontestasi Pemilihan Presiden 2024.

"Bisa jadi Basuki Tjahaja Purnama masuk sebagai sosok misterius, Pak X yang nomor 15 sebelumnya. Dia menjadi sosok yang memberi efek goncangan ke depan di tahun 2024 nanti," kata Rully di Kantor LSI Denny JA, Selasa 07/02/2019).

Rully mengatakan, nama Ahok BTP saat ini tidak ada di bursa karena statusnya tidak memegang jabatan pemerintah atau posisi partai politik tertentu.

Menurut Rully, peluang Ahok BTP akan lebih besar jika ia mendapat mandat untuk mengisi pos-pos penting, sehingga ia dapat menunjukkan kinerjanya dan kembali mencuri perhatian publik.

"Kami belum tahu terobosan BTP di masa depan, ya. Bisakah nanti dimasukkan sebagai menteri atau nanti menjadi kepala daerah di tempat lain, kami belum tahu apa yang akan dilakukan BTP," kata Rully.

Rully menambahkan, Ahok BTP juga bisa mengubah citranya sebagai mantan narapidana jika menunjukkan prestasi di posisi baru yang mungkin dibawanya.

"Ketika dia misalnya nanti sudah mulai aktif lagi di posisi publik, dari situlah Pak Ahok bisa menunjukkan prestasinya di masa depan sehingga ada efek pemilih untuk memilih Ahok sebagai presiden berikutnya," kata Rully.

Overview of Ahok BTP's profile

Mengutip dari wikipedia.org, berikut adalah profil singkat BTP Ahok dalam politik.

Basuki Tjahaja Purnama or Ahok BTP was born in Manggar, East Belitung on June 29, 1966. Now he is 53 years old.

BTP Ahok adalah mantan Gubernur DKI Jakarta yang telah bertugas sejak 19 November 2014 hingga 9 Mei 2017.

Pada 14 November 2014, Ahok BTP secara resmi diumumkan sebagai pengganti Gubernur Jakarta untuk Joko Widodo melalui rapat pleno khusus di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Ahok BTP secara resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada 19 November 2014 di Istana Negara, setelah sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Gubernur mulai 16 Oktober hingga 19 November 2014.

Sebelumnya Ahok BTP adalah anggota Komisi II DPR untuk periode 2009-2014 dari Partai Golkar.

Namun, ia mengundurkan diri pada 2012 setelah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pemilihan Kepala Daerah 2012.

Ahok BTP also served as Regent of East Belitung 2005-2006.

Pada 10 September 2014, Ahok BTP memutuskan untuk meninggalkan Gerindra karena perbedaan pendapat tentang RUU Pilkada.

Partai Gerindra mendukung RUU Pilkada sementara Ahok dan beberapa kepala daerah lainnya memilih untuk menolak RUU Pilkada karena tampaknya "membunuh" demokrasi di Indonesia. (*)

Asalasah | Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/13/peluang-ahok-tertutup-jadi-calon-menteri-jokowi-ini-penyebabnya?page=all

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Belum ada Komentar untuk "Alasan Ahok Tidak Bisa Jadi Calon Menteri Jokowi"

Posting Komentar

Tidak Ada tempat untuk KOMENTAR SPAM!!! Akan saya cek setiap hari

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel